mitsengineering.com, DENPASAR – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak ke semua sektor, tak terkecuali di Bali.
Sejumlah proyek infrastruktur di Bali terancam berhenti karena tidak ada anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, Gubernur Bali Wayan Koster tak kekurangan akal.
Koster meminta tiga kabupaten/kota terkaya di Bali, yakni Badung, Denpasar dan Gianyar, ikut membantu pembangunan infrastruktur di Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.
Mekanismenya melalui bantuan keuangan khusus (BKK). Rencana itu terkuak setelah Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi dengan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.
Menurut Gubernur Koster, dana BKK ini akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis daerah di Bali dan enam kabupaten.
“Karena Bali di enam kabupaten ini akan merasakan dampak support langsung dari BKK Badung, Denpasar dan Gianyar, dan juga Pemprov Bali.
Jadi, tiga kepala daerah ini menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali,” kata Gubernur Koster dilansir dari Antara.
Gubernur Koster mengatakan dana BKK ini akan diatur sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Aturannya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan makanan dan/atau minuman kepada kabupaten prioritas.
Untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini diharapkan diatur Provinsi Bali ke enam kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya.
“Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata,” kata Wali Kota Jaya Negara.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan siap untuk merealisasikan BKK.
Mantan birokrat Pemkab Badung ini berharap masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemkab Badung.
“Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra juga menyatakan dukungannya.
Menurut Bupati Agus Mahayastra, program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu dan sekarang lebih terprogram dan terperinci.
“Intinya kami di Gianyar sangat setuju,” tutur Bupati Gianyar.
Sejumlah proyek infrastruktur di Bali terkendala anggaran setelah Presiden Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
(lia/JPNN)
