PR JABAR
– Penduduk Kampung Sukamaju di Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dipaksa untuk membuat jembatan darurat dari bambu agar masih dapat melewati area tersebut.
Sebab itu, jembatan penting yang mempersatukan kedua desa di area tersebut roboh akibat banjir lebih dari satu bulan yang lalu dan sampai saat ini belum juga direnovasi.
“Jalur ini bukan hanya sebagai pilihan lain, tetapi merupakan jalur utama bagi penduduk sekitar. Mulai dari anak-anak pergi ke sekolah, para pedagang hingga orang-orang yang berangkat bekerja semuanya melewati tempat ini,” ungkap Nendi (42), salah satu tokoh masyarakat lokal pada hari Rabu, 16 April 2025.
Menurut Nendi, jembatan yang dibangun secara swadaya ini sangat rentan hanyut karena hanya terbuat dari anyaman bambu dan berdiri di atas arus sungai yang deras. Ia berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan permanen sebelum terjadi kecelakaan.
Jembatan itu runtuh pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, akibat dasarnya yang rusak oleh banjir dari aliran sungai usai hujan lebat. Hal ini mengakibatkan gangguan dalam kegiatan masyarakat lokal dan mereka perlu berputar arah selama lima kilometer lebih jauh untuk mencapai desa di sisi lain.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah merespons keluhan masyarakat dan menginstruksikan kepada pihak berwenang di daerah, termasuk Bupati, Camat, serta Kepala Desa untuk segera bertindak atas kerusakan jembatan itu. Akan tetapi, sampai akhir bulan April ini, tidak terlihat adanya peningkatan atau pembenahan yang signifikan dilakukan secara langsung di lokasi tersebut.
“Menurutnya masih dalam tahap diskusi, meskipun jembatan ini sungguh penting. Seharusnya perbaikannya dilakukan dengan cepat mengingat biayanya tampaknya cukup kecil,” kata Nendi.
Pada saat yang sama, Camat Padalarang, Agus Achmad Setiawan mengumumkan bahwa tim mereka telah meninjau tempat tersebut secara langsung. Dia mengakui bahwa dasar jembatan menjadi korban dari aliran air sungai yang kuat dan laporannya tentang pembenahan sudah dikirimkan.
“Pemkab tidak tinggal diam. Bupati dan Wakil Bupati telah menugaskan pihak kecamatan dan Dinas PUTR untuk meninjau langsung dan memproses langkah selanjutnya,” ujarnya.
Agus menambahkan, Dinas PUTR telah menghitung kebutuhan anggaran perbaikan dan saat ini tinggal menunggu tahapan pelaksanaan teknis. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa karena jembatan tersebut berada di jalur desa.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kepala Desa Padalarang dan pendamping desa untuk mengatur kebutuhan anggarannya secara menyeluruh. Proses ini memang butuh waktu, karena juga melibatkan saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab Dinas PUTR,” jelasnya.
Pemerintah meminta warga bersabar dan menjamin bahwa perbaikan akan segera dilakukan setelah seluruh proses administratif dan teknis terpenuhi.***
