Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Palu menyiapkan program pelatihan kerja, magang, dan peningkatan infrastruktur yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang inklusif.
• Program dimulai dengan pendataan terpadu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga kebijakan dan layanan pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran.

Laporan Wartawan MSR Engineering, Zulfadli

MSR Engineering, PALU –Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyediakan program pelatihan kerja hingga peningkatan infrastruktur yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih inklusif.

Program tersebut dimulai dengan pendataan menyeluruh penyandang disabilitas melalui sosialisasi internalisasi alat pendataan yang diadakan di Aula Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemkot Palu bersama Sakawa Peace Foundation, NRL Indonesia, Yayasan Sikola Mombine, dan Forum Madamba Rara Kota Palu. Pantauan MSR Engineering, sosialisasi diikuti oleh camat dan lurah se-Kota Palu.

Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Pemkot Palu, Moh Fahri, mengatakan pendataan menjadi langkah awal untuk mengetahui kebutuhan setiap penyandang disabilitas sehingga program pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran.

“Dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas. Misalnya mereka ingin bekerja di perusahaan atau tempat-tempat tertentu untuk beraktivitas, maka kita siapkan pelatihannya,” kata Fahri.

Menurutnya, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan sebelum penyandang disabilitas mengikuti program pemagangan di sejumlah perusahaan maupun lembaga di Kota Palu.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Palu sekaligus implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Selain menyiapkan program peningkatan kapasitas, Pemkot Palu juga terus membangun infrastruktur yang mendukung akses penyandang disabilitas di ruang publik.

Fahri menjelaskan, sejumlah pedestrian di Kota Palu telah dilengkapi jalur pemandu (guiding block) bagi penyandang disabilitas netra.

Jalur landai juga telah dibangun di beberapa puskesmas dan kantor pemerintahan untuk memudahkan masyarakat disabilitas mengakses layanan publik.

“Di kantor Kecamatan Palu Selatan, Tawaili, maupun Palu Barat sudah tersedia jalur landai yang bisa digunakan teman-teman disabilitas. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Pemkot Palu juga mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di lingkungan usahanya.

Menurut Fahri, seluruh pembangunan fasilitas pelayanan publik ke depan akan mengedepankan aspek aksesibilitas.

“Ke depan, setiap pembangunan baru di kantor pemerintahan, ruang terbuka hijau maupun fasilitas publik lainnya akan kami dorong agar menyediakan layanan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mombine, Fiani Risky, mengatakan pendataan yang dilakukan melalui kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbarui basis data penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi fondasi pelaksanaan Program Penggerak Muda Inklusi Disabilitas di Kota Palu.

Ia menjelaskan, data hasil pendataan akan digunakan untuk mengidentifikasi calon peserta program sekaligus memastikan kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas agar pelayanan publik semakin inklusif.

“Kami berharap ke depan teman-teman penyandang disabilitas semakin mandiri, memiliki kesempatan kerja, dan memperoleh akses yang setara, baik dari sisi pelayanan publik maupun infrastruktur,” tutup Fiani. (*)