DPUPR Batang Terapkan Standar Material Baru, Seluruh Proyek 2026 Gunakan Pasir Muntilan Demi Infrastruktur Lebih Awet

MSR Engineering, BATANG –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang menerapkan standar baru dalam seluruh pembangunan fisik tahun 2026.

Semua proyek konstruksi, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, sanitasi hingga tanggul, kini diwajibkan menggunakan pasir beton atau pasir Muntilan sebagai bahan utama untuk meningkatkan kualitas dan umur infrastruktur.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang diterapkan DPUPR Batang dalam meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dan efisien.

Dengan kualitas konstruksi yang lebih baik, pemerintah berharap infrastruktur yang dibangun mampu bertahan hingga belasan tahun sehingga tidak memerlukan perbaikan berulang dalam waktu singkat.

Kepala DPUPR Kabupaten Batang, Endro Suryono, mengatakan keputusan menggunakan pasir Muntilan di seluruh proyek konstruksi merupakan hasil kajian teknis yang dilakukan bersama para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA).

“Pada tahun 2026 ini, seluruh pembangunan konstruksi, baik di bidang jalan, pengairan, sanitasi maupun talud, semuanya menggunakan pasir beton atau pasir Muntilan. Dari bawah hingga atas menggunakan bahan yang sama,” kata Endro kepada Tribunjateng, Rabu (8/7/2026).

Menurut Endro, pemilihan pasir Muntilan bukan tanpa alasan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan DPUPR, material tersebut dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan material lain, namun tetap memberikan efisiensi biaya pembangunan.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah tidak hanya mengejar jumlah proyek yang dapat dibangun setiap tahun, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar berkualitas sehingga mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat.

“Kajian kami menunjukkan bahwa bahan ini lebih ekonomis sekaligus menghasilkan kualitas terbaik. Cita-cita kami sederhana, jika membangun di satu titik, umur rencananya bisa mencapai 10 hingga 15 tahun sehingga tidak perlu terus-menerus mengajukan anggaran di lokasi yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan mengurangi frekuensi pemeliharaan maupun rehabilitasi sehingga anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk membuka akses pembangunan di wilayah lain yang masih membutuhkan.

Selain menerapkan standar material baru, DPUPR juga terus mempercepat pelaksanaan seluruh proyek fisik tahun 2026.

Endro mengungkapkan hampir seluruh paket pekerjaan di bidang pengairan telah selesai dilelang dan saat ini progres pelaksanaannya berjalan sesuai target.

Ia optimis pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dapat diselesaikan pada Agustus hingga September mendatang sehingga manfaatnya segera dirasakan para petani dalam mendukung musim tanam.

“Target kami Agustus hingga September pekerjaan irigasi sudah selesai semua,” katanya.

Berdasarkan dokumen Rekap Pekerjaan Fisik DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2026, terdapat sedikitnya 20 paket rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan.

Program tersebut mencakup pembangunan bendung, saluran irigasi, bangunan sadap, bangunan pengarah hingga dinding penahan tanah yang mendukung pengairan lahan pertanian di Kabupaten Batang.

Di sektor infrastruktur jalan, DPUPR juga memprioritaskan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Endro, proyek jalan dan jembatan tahun ini ditujukan untuk memperlancar akses menuju kawasan pendidikan, fasilitas kesehatan, sentra ekonomi hingga kawasan pertanian.

“Kami memastikan pembangunan jalan dan jembatan yang kita lakukan benar-benar memberikan akses bagi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Itu yang menjadi prioritas,” katanya.

Data rekap pekerjaan fisik tahun 2026 menunjukkan bidang Prasarana Jalan dan Jembatan menargetkan pembangunan sepanjang 9.597,83 meter jalan, 16 unit jembatan, 2.825,80 meter saluran drainase, lima paket talud serta delapan paket trotoar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Batang.

Tidak hanya fokus pada jalan dan irigasi, DPUPR juga memperluas pelayanan dasar melalui pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Endro mengatakan pembangunan sanitasi ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyediaan MCK dan jaringan air bersih sebagai bagian dari program prioritas Bupati Batang.

“Sanitasi ini secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan. Mulai dari MCK hingga saluran air bersih menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Dalam dokumen rekap fisik 2026, pembangunan sanitasi mencakup peningkatan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah desa, perluasan jaringan Pamsimas, hingga pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala individu di beberapa kecamatan.

Selain inovasi dalam bahan konstruksi, DPUPR Batang juga mulai mempersiapkan strategi percepatan pelaksanaan proyek tahun berikutnya melalui penerapan lelang dini.

Menurut Endro, sebagian besar paket pekerjaan tahun 2027 direncanakan sudah memasuki proses lelang sejak Desember 2026, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih cepat pada awal tahun.

Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi keterlambatan proyek sekaligus mendorong perputaran ekonomi sejak triwulan pertama melalui penyerapan tenaga kerja dan belanja konstruksi.

Dengan kombinasi peningkatan kualitas bahan, percepatan pelaksanaan proyek, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, DPUPR Kabupaten Batang optimis pembangunan tahun 2026 tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. (Ito)